Mahkamah Pelayaran Kementerian Perhubungan melaksanakan Apel Pagi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Pelayaran, Capt. Sahattua P. Simatupang, M.M., M.H., CGCAE., sebagai momentum untuk memperkuat transformasi kelembagaan, meneguhkan integritas aparatur, mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Negara, serta meningkatkan kinerja organisasi dalam mendukung terwujudnya institusi yang profesional, modern, dan berintegritas.
Mahkamah Pelayaran terus memperkuat perannya sebagai lembaga yang mendukung keselamatan pelayaran nasional. Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI, disampaikan dukungan terhadap penguatan tugas dan fungsi Mahkamah Pelayaran agar mampu meningkatkan efektivitas penanganan kecelakaan kapal serta memberikan rekomendasi yang berkontribusi pada terciptanya transportasi laut yang lebih aman dan andal
Mahkamah Pelayaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menerima kunjungan silaturahmi Bupati Klungkung, Bapak I Made Satria, S.H., sebagai upaya mempererat hubungan kelembagaan, memperkuat komunikasi, serta membangun sinergi dalam mendukung kemajuan sektor pelayaran, peningkatan keselamatan pelayaran, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Mahkamah Pelayaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia berpartisipasi dalam peringatan Hari Pelaut Sedunia (Day of the Seafarer) 2026 yang diselenggarakan di Plaza Barat Gelora Bung Karno, Jakarta. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memberikan penghormatan kepada para pelaut atas dedikasi dan kontribusinya dalam menjaga konektivitas maritim serta memperkuat keselamatan pelayaran nasional.
Ketua Mahkamah Pelayaran, Capt. Sahattua P. Simatupang, M.M., M.H., CGCAE., menjadi narasumber dalam Workshop Penyusunan Materi Uji Kompetensi (MUK) Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di Jakarta. Pada kesempatan tersebut disampaikan visi strategis mengenai pembangunan ekosistem sertifikasi kompetensi nasional sebagai upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia maritim dan mendukung terwujudnya pelayaran yang aman, profesional, dan berdaya saing
Mahkamah Pelayaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menerima kunjungan akademik mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman mengenai hukum pelayaran, meningkatkan sinergi antara dunia akademik dan pemerintah, serta mendukung pengembangan sumber daya manusia maritim yang berkualitas
Mahkamah Pelayaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melaksanakan Kick Off Meeting Transformasi Kelembagaan sebagai langkah awal dalam memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas penegakan hukum di bidang pelayaran, serta mewujudkan institusi yang profesional, transparan, dan berintegritas dalam mendukung keselamatan pelayaran nasional.
Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan menyelenggarakan rapat pembahasan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026) guna memperkuat koordinasi, mekanisme pendataan, serta dukungan penyediaan data sektor transportasi dan jasa penunjang bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
Mahkamah Pelayaran Kementerian Perhubungan RI melaksanakan kegiatan apel pagi sebagai momentum untuk memperkuat kedisiplinan, kebersamaan, dan komitmen seluruh jajaran dalam melaksanakan tugas secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.
Mahkamah Pelayaran Kementerian Perhubungan RI melaksanakan kegiatan apel pagi sebagai bagian dari upaya penguatan disiplin, integritas, serta peningkatan semangat kerja pegawai di lingkungan Mahkamah Pelayaran.
Mahkamah Pelayaran Kementerian Perhubungan RI menyelenggarakan Apel Pagi dan Halal Bihalal sebagai momentum mempererat silaturahmi pasca Idulfitri sekaligus memperkuat implementasi budaya kerja BERLAYAR serta mendukung pelaksanaan program kerja Tahun 2026 secara optimal.
Melalui audiensi strategis bersama Direktur Operasional PT Pelindo, Mahkamah Pelayaran menegaskan perluasan yurisdiksi pemeriksaan kecelakaan pelabuhan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 — menjangkau kelalaian operator, pejabat pelabuhan, hingga awak kapal.
Audiensi Resmi📅 Senin, 09 Maret 2026|📍 Pelindo Tower, Jakarta|🕐 Pukul 09.30 WIB| Humas Mahkamah Pelayaran
Mahkamah Pelayaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menggelar audiensi resmi dengan Direktur Operasional PT Pelindo di Pelindo Tower, Jakarta, Senin, 9 Maret 2026. Pertemuan kelembagaan ini merupakan langkah konkret tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran — regulasi yang secara substansial memperluas ruang lingkup kewenangan Mahkamah Pelayaran dalam memeriksa dan mengadili perkara kecelakaan di wilayah kepelabuhanan.
Jakarta, 26 Februari 2026 | Redaksi Mahkamah Pelayaran
Jakarta – Mahkamah Pelayaran secara resmi menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2025 sekaligus pemaparan program prioritas Tahun Anggaran 2026 kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, di Jakarta, pada Kamis (26/2/2026). Laporan ini mencerminkan komitmen kelembagaan dalam mendukung terwujudnya sistem penegakan hukum pelayaran yang profesional, transparan, dan akuntabel di seluruh wilayah perairan Indonesia.
Dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah, Mahkamah Pelayaran menyelenggarakan kegiatan Munggahan dan Ceramah Agama Islam sebagai momentum refleksi, silaturahmi, serta penguatan nilai-nilai spiritual dan kebersamaan di lingkungan kerja. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat,tanggal 13 Februari 2026 Pukul 11.00 WIB s.d. 11.45 WIB bertempat di Mataram Lounge kantor Mahkamah Pelayaran dengan mengundang Penceramah H. Mangun Pujono, Lc.
Mahkamah Pelayaran turut berpartisipasi aktif dalam Bilateral Maritime Forum (BMF) ke-6 RI–Belanda pada Working Group on Maritime Safety & Security. Kehadiran ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam memperkuat sinergi internasional di bidang keselamatan dan keamanan maritim.
Dalam forum tersebut, Ketua Mahkamah Pelayaran Capt. Sahattua P. Simatupang, M.M., M.H., CGCAE. tidak hanya mengikuti rangkaian diskusi, namun juga menyampaikan paparan terkait perspektif Indonesia dalam penanganan aspek keselamatan (safety) dan keamanan (security) pelayaran, termasuk tantangan perlindungan infrastruktur maritim dan kabel bawah laut.