Jakarta Utara – Mahkamah Pelayaran menjadi tuan rumah penyelenggaraan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2026 yang dilaksanakan pada 20–24 Juli 2026 di Kantor Mahkamah Pelayaran, Jakarta Utara. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Pembukaan kegiatan dihadiri oleh Ketua Mahkamah Pelayaran Capt. Sahattua P. Simatupang, M.M., M.H., CGCAE, Kepala Bagian Analisis dan Evaluasi Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Said Moammar Khadafi yang mewakili Kepala Biro Perencanaan, Tim Evaluator Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, serta perwakilan unit kerja yang menjadi objek sampling evaluasi, yaitu Biro Hukum, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO), Biro Umum, Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB), dan Mahkamah Pelayaran.

Pelaksanaan Evaluasi AKIP bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja setiap unit kerja melalui evaluasi terhadap proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan pencapaian kinerja. Melalui evaluasi ini diharapkan tercipta peningkatan kualitas tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, efektif, efisien, serta mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Pelayaran menyampaikan apresiasi atas capaian Mahkamah Pelayaran yang berhasil meraih Predikat A (Memuaskan) dalam Evaluasi AKIP Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Beliau juga menyampaikan rasa bangga atas kepercayaan yang diberikan kepada Mahkamah Pelayaran sebagai salah satu unit kerja sampling dalam pelaksanaan evaluasi tahun 2026.

Lebih lanjut disampaikan bahwa peningkatan kualitas kinerja tidak hanya diukur melalui pemenuhan indikator maupun aspek administratif, tetapi juga melalui kemampuan organisasi dalam menghasilkan kinerja yang berdampak nyata (outcome based) bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap program dan kegiatan harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau, serta dievaluasi secara objektif, transparan, efektif, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Evaluasi AKIP juga menjadi sarana refleksi bagi setiap unit kerja untuk mengidentifikasi berbagai peluang perbaikan, memperkuat budaya evaluasi berkelanjutan, serta meningkatkan sinergi dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Melalui proses evaluasi ini diharapkan seluruh unit kerja semakin mampu meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan program, pengendalian, serta akuntabilitas kinerja secara berkesinambungan.

Sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan sekaligus unit kerja sampling, Mahkamah Pelayaran berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas implementasi SAKIP melalui penguatan budaya kinerja, peningkatan akuntabilitas organisasi, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pelaksanaan Evaluasi AKIP Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat budaya kerja yang berintegritas, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mendorong terwujudnya birokrasi yang adaptif, profesional, dan akuntabel dalam mendukung visi Kementerian Perhubungan memberikan pelayanan transportasi yang aman, selamat, dan berkelanjutan.

Red. Admin_Mahpel

21 Juli 2026