Jakarta – Mahkamah Pelayaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melaksanakan Apel Pagi pada Senin, 6 Juli 2026, yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Pelayaran, Capt. Sahattua P. Simatupang, M.M., M.H., CGCAE. Apel pagi menjadi sarana penyampaian arahan strategis kepada seluruh pegawai dalam rangka memperkuat transformasi organisasi dan peningkatan kinerja institusi.

Dalam arahannya, Ketua Mahkamah Pelayaran menegaskan pentingnya keberlanjutan studi transformasi kelembagaan yang telah dimulai sejak 25 Juni 2026. Seluruh unit kerja diharapkan berpartisipasi aktif dalam penyusunan kajian yang berorientasi pada perubahan pola pikir, penyempurnaan tata kelola organisasi, serta penguatan sistem kerja guna mewujudkan organisasi yang adaptif dan berdaya saing.

Selain itu, Ketua Mahkamah Pelayaran menekankan pentingnya komitmen integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Momentum pengambilan sumpah 10 Pegawai Negeri Sipil pada 30 Juni 2026 diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh pegawai untuk senantiasa menjunjung tinggi disiplin, etika, profesionalisme, dan nilai-nilai ASN BerAKHLAK dalam setiap pelaksanaan tugas.

Arahan juga menyoroti optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pemanfaatan aset negara. Pengelolaan aset dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga mampu memberikan nilai tambah, termasuk mendukung peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tanpa mengabaikan tertib administrasi.

Lebih lanjut, Ketua Mahkamah Pelayaran mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan hasil Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI pada 2 Juli 2026 sebagai motivasi dalam meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan. Kepercayaan yang diberikan kepada Mahkamah Pelayaran harus diwujudkan melalui kinerja yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan keselamatan pelayaran serta penegakan hukum di bidang pelayaran.

Melalui apel pagi ini, seluruh pegawai diharapkan semakin memperkuat semangat kolaborasi, inovasi, dan komitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Transformasi organisasi tidak hanya diwujudkan melalui pembaruan sistem, tetapi juga melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berintegritas, sehingga Mahkamah Pelayaran mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan mendukung kemajuan sektor maritim Indonesia.

Red. Admin_Mahpel

09/07/20260