Jakarta, 7 September 2026 – Mahkamah Pelayaran melaksanakan Apel Pagi pada Senin (7/9/2026) sebagai momentum untuk memperkuat kedisiplinan, menyatukan langkah, serta meneguhkan komitmen seluruh jajaran dalam menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, objektif, dan berintegritas.

Apel pagi menjadi sarana konsolidasi antara pimpinan dan seluruh jajaran Mahkamah Pelayaran untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas sekaligus menyampaikan berbagai agenda strategis organisasi.

Dalam amanatnya, pimpinan kembali menegaskan pentingnya memahami dan mengimplementasikan Jati Diri Mahkamah Pelayaran. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal tidak semata-mata diarahkan untuk menemukan pihak yang bersalah, tetapi untuk mengungkap fakta dan menemukan kebenaran sebagai bagian dari upaya mencegah terulangnya kecelakaan pelayaran.

Objektivitas, profesionalisme, keadilan, serta perlindungan terhadap keselamatan jiwa manusia dan kelestarian lingkungan laut menjadi nilai yang harus senantiasa dijunjung dalam setiap proses pemeriksaan.

Sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah Pelayaran terus mendorong penguatan dan transformasi kelembagaan melalui kajian strategis yang mencakup penguatan peran, fungsi dan kewenangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan proses pemeriksaan, penguatan koordinasi antarlembaga, serta penyesuaian regulasi.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Salah satu langkah yang didorong adalah pengembangan kompetensi hukum bagi Panel Ahli dan pegawai melalui Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Sarjana (S-1) Hukum, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia Mahkamah Pelayaran.

Selain itu, Mahkamah Pelayaran terus mempersiapkan mekanisme penyelesaian sengketa Perjanjian Kerja Laut (PKL) sebagai bagian dari penguatan perlindungan terhadap pelaut. Koordinasi dan pembelajaran terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial menjadi bahan dalam merumuskan ruang lingkup kewenangan, harmonisasi regulasi, serta penyiapan kompetensi mediator.

Pada aspek pemeriksaan perkara, seluruh jajaran diingatkan untuk menjaga ketelitian, ketegasan, dan profesionalisme pada setiap tahapan, mulai dari Pre Trial Screening, pra-sidang, hingga Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal. Seluruh proses harus dilaksanakan secara tertib, sistematis, berbasis fakta dan alat bukti, serta sesuai dengan standar profesi kepelautan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memasuki rangkaian persidangan pada September 2026, Tim Panel Ahli bersama unsur pendukung juga diminta memastikan kesiapan administrasi, pemanggilan para pihak, kelengkapan alat bukti, sarana dan prasarana, serta dukungan teknis agar persidangan dapat berlangsung secara tertib, objektif, transparan, dan profesional.

Pimpinan turut menekankan pentingnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan anggaran. Optimalisasi pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2026 harus terus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus diikuti dengan pematangan perencanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2027.

Seluruh jajaran juga diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi alam yang dapat memengaruhi kesehatan dan keselamatan, termasuk potensi dampak sebaran abu vulkanik. Pegawai diharapkan mengikuti informasi resmi dari instansi berwenang, menjaga kesehatan, menggunakan perlindungan pernapasan yang memadai apabila diperlukan, serta selalu mengutamakan keselamatan dalam beraktivitas.

Menjelang Hari Perhubungan Nasional Tahun 2026, seluruh jajaran Mahkamah Pelayaran juga diharapkan dapat menjadikan momentum tersebut sebagai penguat semangat pengabdian dan komitmen insan perhubungan dalam mewujudkan transportasi yang aman, selamat, nyaman, dan berkelanjutan.

Melalui apel pagi tersebut, Mahkamah Pelayaran kembali meneguhkan komitmen untuk meningkatkan profesionalisme, menjaga integritas, memperkuat sinergi, serta memberikan kinerja terbaik dalam mendukung keselamatan dan penegakan hukum pelayaran.

“Dengan ini, kami berkomitmen menegakkan hukum dengan integritas, memeriksa dengan objektivitas, memutus berdasarkan kebenaran dan keadilan, mengabdi untuk keselamatan pelayaran Indonesia.”

Dengan semangat kebersamaan dan pengabdian, Mahkamah Pelayaran terus memperkuat perannya sebagai garda terakhir penegakan hukum pelayaran yang humanis dan terpercaya, demi mewujudkan pelayaran Indonesia yang semakin aman, tertib, dan berkeselamatan.